CegahEkstrimisme Berkekerasan Untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
Jakarta,10 Maret 2023
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)menerima penghargaan sebagai inisiator pelaksanaan Rencana Aksi NasionalPencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah PadaTerorisme (RAN PE). Penghargaan ini disampaikan oleh Badan NasionalPenanggulanganTerorisme (BNPT) pada Jumat, 10 Maret 2023.
Penghargaan inimerupakan pengakuan pada peran Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM.Melalui pelaksanaan mandat pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian danpengkajian, Komnas Perempuan mendorong perubahan hukum dan kebijakan sertauntuk menggalang dukungan masyarakat dalam upaya penghapusan segala bentukkekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks termasuk ekstremismeberkekerasan yang mengarah pada terorisme.
“Penghargaan ini kami dedikasikan bagi semua penyintas tindak intoleransidan ekstremisme berkekerasan, kepada semua rekan pembela HAM yang berupayamembangun perdamaian yang sejati, mengurai siar kebencian dan siar kebohongan, danbagi semua elemen yang bergerak untuk merawat Indonesia yang bhinneka,” ujarAndy Yentriyani, ketua Komnas Perempuan.
Andy jugamenjelaskan “Komnas Perempuan memahami bahwa ekstremisme menghadirkan sikap dantindak intoleransi, dan berpadu dengan ideologi kekerasan akan menghadirkanaksi terorisme. Pada setiap tahapan aksi itu, perempuan menjadi target baikuntuk direkrut sebagai bagian dari kelompok ekstrem maupun menjadi korbansecara langsung maupun tak langsung dari tindak kekerasan intoleransi danekstremisme itu.”
Karenanya, KomnasPerempuan menempatkan pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif, sertapenyikapan pada tindakan intoleransi atas nama agama dan mayoritas sebagaibagian tidak terpisahkan dari pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Untukadvokasi penanganan kebijakan diskriminatif, upaya ini berangkat dari hasilpemantauan pelaksanaan otonomi daerah di 7 provinsi 21 kota/kabupaten.
“Lewat koordinasilintas kementerian/lembaga dan melibatkan komunitas reformis lokal di berbagaidaerah, jumlah kebijakan diskriminatif dapat dikurangi dari 421 di tahun 2016menjadi 305 di tahun 2022,” jelas Nahei, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalamKebhinnekaan (GKPK) Komnas Perempuan.
Bersama kelompoktarget serangan intoleransi, Komnas Perempuan juga telah melakukan pemantauandan pendokumentasian yang digunakan sebagai basis advokasi kebijakan. Selainitu, Komnas Perempuan telah mengembangkan instrumen pemantauan pemenuhanhak-hak konstitusional dalam perumusan kebijakan daerah, modul pelatihan bagiperumus kebijakan dengan menerapkan uji cermat tuntas untuk pemenuhan hakkonstitusional warga, mengintegrasikan pemahaman hak konstitusional dan merawatkebhinnekaan dalam pengembangan sentra perdamaian di Aceh dan Maluku, danmengembangkan berbagai kampanye untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia ituBhinneka.
Di tingkatnasional, Komnas Perempuan juga terus melakukan dialog dengan berbagai pemangkukepentingan untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan dan keadilan genderdalam penanganan intoleransi dan ekstremisme. Termasuk di dalamnya adalah saatpenanganan kasus penyerangan pada kelompok minoritas atau tindak intoleransilainnya, misalnya pada kasus di Sigi, Kuningan, Nusa Tenggara Barat, AcehSingkil, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Banten di sepanjang tahun2020-2022.
Untuk penanganankasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan juga mengembangkan dialog konstruktiflintas pemangku kepentingan di pemerintahan, aparat penegak hukum danmasyarakat. Dalam kerangka kerjasamaini, Komnas Perempuan merumuskan model inisiasi penanganan konflik yang bertautdengan isu kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemetaan model penanganan berkelanjutan dengan melibatkan anak muda.Secara khusus, Komnas Perempuan juga melakukan penguatan kelompok perempuan dan lintas agama dan bersinergi denganKementerian Agama/Pemerintah Daerah dalam mengupayakan earlywarning sistemdan model penanganan tindakanintoleransi di Jawa Barat (2022).
“Penghargaan inimerupakan hasil kerja keras lintas generasi kepemimpinan di Komnas Perempuan;gotong royong antara komisioner, badan pekerja dan mitra2 kami di berbagaikomunitas dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintahdaerah. Hanya dengan kerja bersama kita bisa menghadirkan Indonesia yang aman,bermartabat dan bebas dari kekerasan atas dasar apa pun,” pungkas Nahei.
Pada tahun 2023,penguatan upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme menjadi salah satuprogram kerja Komnas Perempuan yang turut didaftarkan sebagai program prioritasnasional.
Narahubung: 0813-8937-1400
