Jakarta, 6 Februari 2024
Komnas Perempuan mendorong upaya penghapusanpraktik Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) secara sistematisdan terkoordinasi melalui pelibatan berbagai stakeholder dan elemen masyarakatyang berfokus pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, pendidikan seksualkomprehensif, dan perhatian terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuanyang menderita akibat dari praktik tersebut. Sejak 2016, PBB berupayamenghilangkan praktik P2GP dan akan sepenuhnya dikawal hingga tahun 2030 sesuai dengan semangat SDGs (TujuanPembangunan Berkelanjutan) goal 5 yaitu Gender dengan menggunakan tema global Ending Female GenitalMutilation By 2030. Sedangkan tema peringatan hari penghapusan P2GP tahun 2024 adalah: Her Voice. Her Future. Investing in Survivors-LedMovements to End Female Genital Mutilation (Suaranya. Masa Depannya.Berinvestasi dalam Gerakan yang Dipimpin oleh Korban untuk Mengakhiri MutilasiAlat Kelamin Perempuan).
“Peringatan hari Anti P2GP atau sering dikenal dengansunat perempuan tahun 2024 dimaksudkan pada upaya penghapusan praktik P2GP dengan memusatkan pada penciptaanlingkungan di mana anak perempuan dan perempuan dapat menggunakan kekuasaan danpilihan mereka, menikmati hak penuh atas kesehatan, pendidikan, dan keselamatan,” kata Satyawanti Mashudi, Komisioner Komnas Perempuan.
Lebih lanjut, Komisioner Komnas Perempuan AlimatulQibtiyah mengungkapkan bahwa penciptaan lingkungan tersebut dimungkinkan melalui investasi dalam inisiatif yangdipimpin oleh para penyintas P2GP yang menentang norma-norma gender dan sosialyang merugikan. Suara dan tindakan mereka dapat mengubah norma sosial dan bias gender yang mengakar, sehinggamemungkinkan anak perempuan dan perempuan menyadari hak dan potensi merekadalam hal kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan kesetaraan.
Berdasarkan catatan PBB, selama tiga dekade terakhir, prevalensi Female GenitalMutilation/FGM (di Indonesia dikenal dengan P2GP) telah menurun secara global. Saat ini, sepertiga anak perempuan lebih kecilkemungkinannya untuk mengalami FGM dibandingkan 30 tahun yang lalu. Penurunan yanglamban ini disebabkan antara lain karena adanya krisis kemanusiaan seperti wabah penyakit, perubahan iklim, dan konflik bersenjata. Pada tahun 2024, hampir 4,4 jutaanak perempuan – lebih dari 12.000 setiap hari – berisiko mengalami praktik inidi seluruh dunia. Hal ini diprediksi meningkatmenjadi 4.6 juta di tahun 2030 jika upaya untukmengakhiri praktik ini tidak intensif. UNFPA memperkirakan akan dibutuhkan 2,75 miliar USD untuk mengakhiri praktik inipada tahun 2030 di 31 negara prioritas.
“Di Indonesiasendiri, hasil Survey pengalaman Hidup (SPHPN) 2021 memperlihatkan bahwa masihterjadi praktik P2GP pada perempuan usia 19-45 tahun sebanyak 21, 6%, sedangkan yang melakukansecara simbolis sebanyak 33, 1%,” jelas Theresia Iswarini,Komisioner Komnas Perempuan.
Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshormenjelaskan bahwa pemerintah Indonesia melaluiKPPPA telah menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan P2GP padatahun 2021. Dalam RAN tersebut memuat peran dan tugas masing-masing pihakseperti Kementrian/Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi BerbasisAgama serta para tokoh agama dalam memastikan praktik tersebut dapat dicegahagar tidak terus terjadi.
“Akan tetapi KomnasPerempuan mendapati bahwa dampak praktik ini telah mempengaruhi banyakkehidupan perempuan dan anak perempuan di Indonesia dan menggambarkan bahwaupaya mengendalikan dan melanggar hak asasi kehidupan perempuan telah dimulaiketika mereka masih anak-anak,” komentar Maria UlfahAnshor.
Komnas Perempuan merekomendasikan agar upayayang dilakukan tidak terbatas pada pencegahan akan tetapi juga penanganan,pelindungan dan pemulihan korban dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ini telah berjalanlama secara turun temurun dari generasi ke generasi yang berdampak pada kondisikorban ketika dewasa.
“Ketika dampak dankesadaran muncul karena upaya-upaya pencegahan yang secara massif dilakukanmaka layanan pemulihan hendaknya juga tersedia bagi mereka.” tegas Satyawanti Mashudi.
Selain itu, Theresia Iswarini menambahkan, pentingbagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai iklan danpraktik-praktik medis sunat perempuan yang ditawarkan melalui klinik atautenaga kesehatan.
“Keberadaan iklan,baik daring maupun luring, menunjukkan bahwa P2GP masih menjadi praktik yangbahkan dikomersilkan,” pungkas Theresia Iswarini,Komisioner Komnas Perempuan.
Narahubung: Elsa Faturahmah (0813-8937-1400)
