Sepanjang 26 tahun usianya, Komisi NasionalAnti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menerbitkan 18 SeriDokumen Kunci (SDK). SDK adalah terbitan Komnas Perempuan yang secara khususmengangkat dokumen-dokumen resminya sebagai lembaga HAM dan dokumen resmiinternasional dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untukmemperluas akses publik yang membutuhkan informasi dan pengetahuan untukmengambil sikap mendukung dan mendorong advokasi bersama terkait penghapusansegala bentuk kekerasan dan dskriminasi terhadap perempuan, serta pemenuhan danpemajuan hak-hak asasi perempuan.
SDK memuat berbagai isu-isu HAM internasionalperempuan baik berbasis pemantauan langsung oleh Pelapor Khusus (Special Rappertour) PBB seperti SDK 7tentang Kajian Perumahan yang Layak serta tantangan pemenuhannya di Indonesiamaupun pelapor khusus yang ditunjuk oleh Komnas Perempuan seperti tentang Hakatas Kesehatan dan Hak Perempuan atas Pangan (SDK 13). Laporan-laporan independen mekanisme HAMinternasional termasuk mekanisme khusus seperti Beijing Platform for Action (BPfA) oleh Komnas Perempuan jugamenjadi bagian dari SDK.
SDK bertujuan, di antaranya sebagai acuan baiknegara, organisasi masyarakat sipil maupun pihak lainnya agar lebih utuhmemahami hasil-hasil rekomendasi mekanisme HAM PBB baik treaty body maupun dewan HAM; advokasi berbasis data pemantauandan kajian isu-isu HAM perempuan tertentu kepada pemerintah ataukementerian/lembaga negara terkait.
Pada Desember 2024, Komnas Perempuan melaluiTim Advokasi Internasional menerbitkan dua seri dokumen kunci yakni, pertama, Seri Dokumen Kunci 18 tentang a. Komnas PerempuanResponse to the List of Issues and State Party’s Reply of Indonesia to the Committee 19 on theRights of Persons with Disabilities(CRPD) 2022; b. Komnas Perempuan Response to the List of Issues and the StateParty’s Reply of Indonesia to theCommittee of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR) 2024; c. Independent Report by Komnas Perempuan to the Human RightsCommitttee, Updated Information for the 2nd Indonesian PeriodicReview on the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)2024.
Kedua, SDK 19 terkait mekanisme internasional khususterkait pembangunan dan pemenuhan HAM perempuan yakni 30 Tahun PelaksanaanKesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+30) di Indonesia yangdisampaikan kepada Commision on the Status of Women (CSW). Penerbitan SDK 19penting sebagai bagian dari masukan Komnas Perempuan kepada CSW 69 yang akanberlangsung New York pada Maret 2025 danjuga referensi organisasi masyarakat sipil untuk dalam mengambil penyikapan.
