Sidang Komisi Paripurna memutuskan tentang Advokasi KBB dilakukan sebagai bagian dari advokasi revisi UU KUHP dan secara terfokus pada UU lain yang relevan termasuk revisi UU Kejaksaan. Advokasi ini dikawal oleh Gugus Kerja Perempuan dalam Kebinekaan (GKPK) dan dapat bekerjasama dengan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK) untuk pengembangan strategi. Untuk percepatan Advokasi KBB, GK PK perlu melakukan pemutakhiran informasi tentang KBB melalui pemantauan, FGD dengan Ahli, dan konsolidasi jaringan sebagai langkah pengembangan strategi, termasuk dalam upaya penyusunan alat lobby dan kampanyenya.
