Keputusan Sidang Komisi Paripurna VIII Nomor 2260/RT.02/VIII/2024 Tentang SDGs dalam Kerangka Kerja Komnas Perempuan

Komnas Perempuan dalam Sidang KomisiParipurna VIII di bulan Agustus 2024 membahas kerangka kerja Komnas Perempuandalam SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Diketahui bahwa Komnas Perempuanmerupakan salah satu lembaga yang banyak bersentuhan dengan beberapa goals didalam SDGs dan karena itu penting untuk selalu memberikan masukan baik ditingkat nasional dan internasional. Salah satu isu yang juga penting untukdipertimbangkan dalam skema pelaksanaan SDGs adalah dampak hutang terhadappersoalan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, melalui Keputusan I,Komnas Perempuan memutuskan:

1. Menerima laporan Tim AI tentang urgensi keterlibatan KomnasPerempuan dalam UN - High Level Political Forum (HLPF) sebagai ruang juanguntuk menguatkan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
2. Komnas Perempuan melanjutkan engagement bersama masyarakatsipil di tingkat nasional dan juga melalui APWLD untuk tingkat regional dalammempersiapkan keterlibatan Komnas Perempuan pada UN - High Level PoliticalForum (HLPF).
3. Komnas Perempuan periode 2025-2030 perlu mengembangkankajian terkait dampak hutang dan sistem moneter internasional terhadappersoalan kekerasan terhadap perempuan, sebagai basis untuk keterlibatan yanglebih substantif dalam skema pelaksanaan SDGs dan diskusi strategis di UN -High Level Political Forum (HLPF), dengan pertimbangan sebagai berikut:
   • Isu hutang internasional dan sistem moneter internasionalsebagai salah satu pemicu pemiskinan perempuan telah menjadi perhatian sejaktahun 70an dan kembali menjadi fokus diskusi gerakan feminis di tingkatinternasional pada kurun 2023-2024.
   • Karakter hutang internasional dan sistem moneterinternasional ditenggarai menjadi salah satu penghambat pencapaian SDGs baikdari aspek pengelolaan tata lingkungan maupun kapasitas menjembatani jurangkesejahteraan.
   • Isu hutang internasional dan sistem moneter internasionalyang pasca perang dunia kedua didominasi Amerika dan Eropa saat ini tengahmenghadapi tantangan baru dari blok BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, AfrikaSelatan, Iran, Mesir, Etiopia dan Uni Emirat Arab). Namun, kedua blok iniditenggarai tidak menawarkan skema baru yang memampukan perempuan keluar darilingkar pemiskinan.
   • Mengamati perkembangan diskusi di gerakan perempuan tingkatregional yang menjadi simpul upaya mempengaruhi wacana dalam UN - High LevelPolitical Forum (HLPF), isu hutang internasional dan sistem moneterinternasional akan terus diangkat dalam berbagai kesempatan terkait denganpelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
4. Implementasi dari poin 1 dan 3 akan diintegrasikan dalamrencana kerja 2025-2030.