Pada 4 Desember 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan. Pertemuan ini untuk mendialogkan mengenai “Pentingnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga"
Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan RI) beserta jajarannya yaitu Aris Wahyudi (Plt. Dirjen Binapenta dan PKK), Eva Trisiana (Direktur PPTKLN), Budiman (Kepala Biro Hukum) dan Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) menerima Azriana Manalu (Ketua) dan beberapa komisioner dan Badan Pekerja Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan tersebut menyampaikan beberapa masukan antara lain:1) Pentingnya mengintegrasikan muatan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RPP Pelindungan PMI); dan 2) Urgensi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) melalui Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT dan Pengesahan RUU Pelindungan PRT.
