Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI (ORI) selaku penggagas dan anggota Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyetujui dan menetapkan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai anggota yang ke-6 dari KuPP, pada Jumat (14/4/2023).
Hal tersebut dilakukan melalui penandatanganan pembaruan Nota Kesepahaman 6 (enam) lembaga oleh Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, di Kantor Komnas Perempuan RI. Keterlibatan KND sebagai anggota diharapkan dapat menguatkan perspektif interseksionalitas di KuPP khususnya hak-hak penyandang disabilitas dan hak-hak anak.
Kerja sama yang dilakukan oleh 6 lembaga ini di antaranya melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan, menyusun laporan bersama dan melakukan dialog konstruktif terkait kondisi tempat-tempat penahanan dengan pihak yang berkepentingan, melakukan peningkatan kapasitas, studi maupun kampanye secara nasional dalam rangka memperkuat hadirnya mekanisme nasional pencegahan penyiksaan dan perlakukan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
