Pada hari Rabu, 24 Februari 2021,Komnas Perempuan mendapat kunjungan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia RI (BPK RI) yang diketuai olehBapak Mohammad Nashir Salim dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan laporankeuangan satuan kerja Komnas HAM Tahun Anggaran 2020. Berbeda dari tahun-tahunsebelumnya, pemeriksaan laporan keuangan tahun ini, Komnas Perempuan akandibuatkan laporan tersendiri sebagai identitas lembaga yang terpisah dariKomnas HAM walaupun dalam praktiknya pengelolaan keuangan negara masih dibawahsatuan kerja Komnas HAM.
Pada pertemuan kali ini WakilKetua Komnas Perempuan, Ibu Mariana Amiruddin menyampaikan beberapa hal terkaitkelembagaan Komnas Perempuan termasuk didalamnya terkait program-program kerjayang telah dilaksanakan termasuk alokasi sumber anggaran yang digunakan untuk pencapaian pelaksanaan seluruhprogram kerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Komnas Perempuan 2020-2024. Dalam diskusi ini juga disampaikan beberapa informasi lainnya terkaitpengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan termasuk sistem danmekanisme pelaporan keuangan dan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang ada membantu dalampelaksanaan pencapaian output yangdiharapkan dalam setiap program kerjanya.
BPK RI mengapresiasi terhadap usaha Komnas Perempuandalam melakukan beberapaperbaikan gunamendukung akuntabilitas dan efektifitas dalam melakukan pengelolaan anggarannegara. Pada kesempatan ini Bapak Mohammad Nashir Salim menyampaikan bahwapemeriksaan laporan keuangan ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi bagaimanapengelolaan keuangan negara ini dapat dijalankan sesuai dengan tata peraturanyang ada, sehingga tidak berdampak pada kerugian negara, potensi kerugiannegara, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam melakukan pengelolaankeuangan negara.
Pemeriksaan laporan keuangan TA2020 ini akan dilakukan sampai dengan empat (4) minggu ke depan dan tim BPK RIsangat berharap Komnas Perempuan dapat memberikan informasi dan data-datadengan tepat, guna mendukung pencapaian pertanggungjawaban laporan keuangannegara khususnya untuk satuan kerja Komnas HAM tepat waktu dan tepat opini.Bagi Komnas Perempuan upaya yang dilakukan oleh BPK RI adalah merupakan bentukpenguatan dukungan negara untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan*)
