Komnas Perempuan melakukan serangkaian kampanye 16Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di beberapa daerah, salah satunya adalahSulawesi Barat, Mamuju. Komnas Perempuanmengenali bahwa terdapat informasi yang minim mengenai kasus kekerasan terhadapperempuan dan upaya penanganannya di Sulawesi Barat. Selain itu data pantauan media tahun 2020, Sulawesi Baratmerupakan peringkat ketiga dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Olehkarenanya, Komnas Perempuan tahun ini memilih Sulawesi Barat untuk dikunjungidalam rangkaian waktu 26 sampai 30 November 2021.
Dalam kunjungan hari pertama, Komnas Perempuanmelakukan pertemuan awal dengan mitra jaringan masyarakat sipil dan jaringanmedia Sulawesi Barat dalam rangka mengenali wilayah Sulawesi Barat baik secarahistoris, geografi dan situasi daerahnya.
Lalu pada hari kedua, di pagi hari Komnas Perempuanmenemui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris, M.SIuntuk menyampaikan tujuan kunjungan Komnas Perempuan dalam rangkaian kampanye16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam kunjungannya, Andy Yentriyani,Ketua Komnas Perempuan, ingin melihat situasi Sulawesi Barat dengan Ibu Kota ProvinsiMamuju sejak dimulainya pemekaran di tahun 2004, terutama dalam pencegahan danpenanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu disampaikan agarKomnas Perempuan dapat bertemu dengan dinas-dinas terkait beserta jajarannyayaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta PengendalianKependudukan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DinasKependudukan dan masyarakat sipil, serta dinas terkait lainnya.
Pada siang harinya Komnas Perempuan mengadakan diskusionline dengan kelompok jaringanmahasiswa aliansi pergerakan perempuan Majene berdiskusi tentang situasiperempuan termasuk anak muda di Majene serta mendiskusikan kasus-kasuskekerasan seksual yang stagnan ketika dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Pada sesi malam, Komnas Perempuan menghadiri undanganpertemuan dengan Ibu Hj. Djamilah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, serta Pengendalian Kependudukan membahas tentang data kekerasanterhadap perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dan bagaimana proses penanganankasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta isu kelompok rentan yang berkaitkelindan dengan isu kekerasan terhadap perempuan.
Hari ketiga, Komnas Perempuan melakukan serangkaiankunjungan ke organisasi perempuan Aisyiyah dalam maksud memperkuat jaringanmitra perempuan berbasis keagamaan. Sekaligus dalam pertemuan ini inginmengetahui program-program Aisyiyah untuk menurunkan angka pernikahan anak, stunting, kasus kekerasan seksual danpemberdayaan terhadap perempuan. Dalam diskusinya, perwakilan dari Muhammadiyahjuga mempertanyakan tentang Permendikbud. Dalam responnya, Komnas Perempuanmemastikan terkait klausula tanpa persetujuan, bukan berarti kesimpulannya adalahdengan persetujuan dapat melegalkan zina atau seks bebas. Hal tersebut sudahdiatur dalam KUHP. Selanjutnya Komnas Perempuan melanjutkan diskusi dengankelompok mahasiswa Cipayung di Mamuju. Pendiskusian yang berlangsung lebihbanyak mendiskusi bentuk-bentuk kekerasan seksual di Kampus dan upayapencegahan serta penangannya.
Pada hari keempat Komnas Perempuan bertemu denganpemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Kependudukan, DinasPendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan masyarakatsipil, serta perwakilan Polda yaitu dari Reknata PPA yang pertemuannya dipimpinoleh Ibu Halimah mewakili kepala DP3A PK Provinsi. Dalam pendiskusiandisampaikan yang menjadi temuan setiap dinas dan menyampaikan upaya yang sudahdilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi pernikahan anak.
Komnas Perempuan dan dinas-dinas terkait mendiskusikantentang kasus kekerasan seksual yang terjadi dan minimnya daya dukungpenanganan, baik tenaga profesionalnya dan penganggaran untuk penanganankasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga mendiskusikanpenyebab angka pernikahan anak yang masih tinggi di Sulawesi Barat. Berdasarkanpemaparan dari masing-masing dinas terkait, kemiskinan dan budaya juga menjadisalah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak tinggi di Sulawesi Barat.
Pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah mencanangkangerakan kembali ke sekolah, namun perlu didukung dengan program penunjangekonomi kesejahteraan lainnya agar anak tidak kembali menjadi pekerja anak.Termasuk juga anak korban kekerasan seksual dapat terus bersekolah untukmelanjutkan cita-citanya. Komnas Perempuan memberikan masukan terkait programkembali ke sekolah ini ke depan agar bisa memakai metode peer support, diskusidengan teman sebaya cukup efektif dalam mendorong program kembali ke sekolah.Selain itu di akhir pertemuan membahas tentang rencana tindak lanjut yang akandipastikan Komnas Perempuan terutama dalam pendokumentasian catatan tahunanKomnas Perempuan serta rencana kajian Komnas Perempuan dalam restorativejustice.
Pada sesi siang, Komnas Perempuan mengadakankonsultasi publik dengan kelompok lembaga perempuan dan layanan sertapemerintah kabupaten dan media dalam mendorong kerja kolaborasi bersama untuk pencegahandan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian malamnyadilanjutkan dengan pertemuan jaringan mitra perempuan lembaga Kartini sertaFatayat NU dalam rangka memperkuat jaringan gerakan perempuan dan mitrakampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
