Dalam rangkaian kegiatan Hari Anti Kekerasan TerhadapPerempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 22 sampai 26 November2021, Komnas Perempuan mengagendakan pertemuan dengan jemaah Ahmadiyah yangmasih mengungsi di Transito dan Praya. Pertemuan tanggal 23 November 2021 iniuntuk melihat pemenuhan hak warga pengungsi, khususnya perempuan di duatempat tersebut.
Kabar baik dari pertemuan ini adalah telahterpenuhinya hak warga pengungsi terkait administrasi kependudukan. Merekatelah mendapatkan E-KTP, dapat mengakses BPJS Kesehatan dan bantuan-bantuanseperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan selama pandemi Covid-19.Mereka juga menginformasikan telah terjadi pertemuan dengan Gubernur NTBterpilih dan berkeyakinan bahwa Gubernur akan serius untuk memperhatikankondisi Jemaah.
Terkait dengan hak hidup layak, sepertinya masihmemerlukan perjuangan. Warga pengungsi di Asrama Transito saat ini berjumlah 43kepala keluarga dengan 153 jiwa dan menempati gedung milik pemerintah provinsiNTB yang sangat membutuhkan perbaikan. Sekitar 17 tahun warga tinggal di asramaini. Satu ruang asrama ditempati rata-rata oleh dua keluarga dengan sekat daritriplek yang dibangun secara mandiri oleh Jemaah. Kekinian kartu BPJS wargatidak bisa digunakan dan memerlukan perpanjangan. Hal ini sudah dikomunikasikandengan Dinas Kesehatan setempat, hanya saja baru bisa diurus jika yangbersangkutan sakit dan akan menggunakan kartu tersebut.
Jemaah yang tinggal di daerah Praya menempati bekasRumah Sakit Umum Daerah dengan kondisi yang juga memerlukan perbaikan. Wargasudah tinggal di tempat ini kurang lebih selama 16 tahun. Untuk jemaah di Praya,walau telah mendapatkan E-KTP, mereka ada yang tidak mendapakan bantuan. Aksesterhadap BPJS juga sulit sehingga ada satu jemaah yang memilih dirawat ditempat pengungsian karena kesulitan mengurus BPJS.
Jemaah Ahmadiyah mengharapkan perhatian pemerintahagar bisa tinggal di tempat yang lebih baik berikut dengan jaminan keamanannya.Mereka mendambakan hidup layak seperti masyarakat pada umumnya. Anak-anak yangmenjelang remaja, khususnya perempuan mempunyai tempat yang lebih private. Dan mereka juga berharap adanyabantuan, khususnya dimasa pandemi ini untuk meningkatkan perekonomian. Untukkelanjutan pendidikan anak-anak, warga juga mengharapkan kemudahan mengaksesKartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program pemerintah. Terkhusus jemaah Ahmadiyah menyampaikan harapan kepadaKomnas Perempuan untuk memberikan dukungan kepada Gubernur NTB dalam menanganikehidupan jemaah di pengungsian.
