Hidup dalam Kerentanan dan Pengabaian: Urgensi Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia
Pemetaan Komnas Perempuan bekerjasama dengan Mitra di 5 Kabupaten dan 4 Provinsi didukung UNFPA dan Pemerintah Jepang juga dilatarbelakangi karena data terkait kelompok rentan terutama perempuan penyandang disabilitas dan lansia masih belum terdokumentasi dalam data negara. Jikapun ada, data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak terlaporkan dengan baik. Belum lagi, kebiasaan menyembunyikan perempuan penyandang disabilitas semakin meniadakan keberadaannya secara fisik di keluarga dan masyarakat, hingga dalam pendataan negara. Bahkan, perempuan penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki indentitas kependudukan, dan berdampak terhadap hak atas informasi, dan hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan berelasi sosial dengan manusia lainnya. Dalam bantuan yang diberikan pemerintah, perempuan penyandang disabilitas dan lansia pun seringkali terlupakan dan tidak terdata dalam anggaran desa.
Pemetaan ini juga diharapkan menjadi: 1] basis data terkait isu perempuan penyandang disabilitas dan lansia dalam kerja-kerja Komnas Perempuan ke depannya dan publik, 2] berkontribusi terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals dan memastikan bahwa prinsip "no one will be left behind" dan "endeavour to reach the furthest behind first" dapat terlaksana, 3] berkontribusi sebagai rekomendasi dalam penyusunan sikap Komnas Perempuan serta advokasi kebijakan bersama gerakan perempuan dalam rangka pemenuhan hak kesehatan secara umum bagi perempuan penyandang disabilitas dan perempuan lansia serta pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan panyandang disabilitas; 4] adanya pembangungan pengetahuan baru perempuan khususnya perempuan penyandang disabilitas dan perempuan lansia.
